BERITA

Diskusi Dan Bedah Buku



25 September 2019

Sebenarnya gagasan untuk melahirkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang disyahkan pada tanggal 15 Januari 2014, adalah sebuah proses kegelisahan para pemimpin bangsa ini, walau sebelum dan sesudah lahirnya UU DESA tersebut banyak menuai perdebatan konstruktif dikalangan pihak dan elit. Dan itu adalah buah pikir dari kepedulian kita dalam menata dan mengurus tetapi bukan menguras bangsa ini.

Undang-Undang Desa lahir dengan semangat Demokrasi yang harus dibangun dari masyarakat, dan komunitas masyarakat itu berada diwilayah Desa. Tujuan UU DESA juga membangun Pola pikir, mental, menanam benih dan nilai Keadilan bagi warga desa dibangsa ini. UU Desa juga dilahirkan untuk memperkuat  masyarakat secara perspektif komprehensif, UU Desa juga memberikan legitimasi kewenangan kepada desa dalam mengatur wilayahnya sendiri dengan tetap memegang dasar negara UU Dasar 1945.

Pembentukan UU DESA dirasa sangat perlu untuk memuat poin-poin penting yang dijelaskan selain dari dasar pemikirannya saja, tetapi asas pengaturan dan materi muatan tujuan dari UU Desa itu dibentuk, karena memang sangat penting pengaturan dan tujuan terbentuknya UU Desa ini yang tetap harus diselaraskan dengan dilandasai UU Dasar 1945 pasal 18 ayat (7) dan pasal 188 ayat (2). Sehingga UU Desa ini adalah sebuah Reflikasi dari UU DASAR 1945.

Bergulirnya UU DESA dengan memberikan bantuan langsung keuangan negara yang ter-implementasi melalui Dana Desa, yang mana Dana Desa telah ter-anggarkan melalui skema APBN, yang dileading oleh Kementerian Desa dan PDTT, tentu dengan seperangkat regulasi yang telah di keluarkan oleh Kemendes PDTT, ini dinilai sangat tepat dalam memberikan solusi konkrit terkait persoalan pembangunan, tidak hanya pembangunan dibidang fisik (infrastruktur) saja, tetapi pembangunan yang menukik pada pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelolanya, dan bagaimana komunitas ditingkat tapak mampu mengelola sumber daya desanya, mengingat (SDD) dengan jumlah 74.754 Desa yang tersebar di Indonesia dengan memiliki keberagaman pengetahuan inovasi dan keunikan tersendiri di tingkat desa.

Sejak tahun 2014-2017 desa telah disugukan dengan Membuminya Undang - Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan ini memberikan effect positif yang sangat baik bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan terutama desa. Sahwat membangun bagi desa saat ini sangat tinggi, kenapa demikian,? Ini karena bantuan Negara yang terkonsentrasi pada DANA DESA memiliki sistem bantuan Top - Down, sedangkan Undang-Undang Desa nya memberikan kewenangan pembangunan secara Buttom - Up.

Selanjutnya ide dan gagasan UU DESA cenderung condong kepada penguatan Desa, ini terbukti melalui hadirnya instrumen hukum undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, dan didukung dengan perangkat turunan regulasi pendukung dari Undang-Undang Desa tersebut, tiga tahun hadirnya UU DESA adalah bentuk manifestasi kehadiran negara dalam membumikan nilai - nilai demokratisasi, berkeadilan, dan sebagai bentuk tujuan negara dalam mensejahterakan, serta menghapus ketimpangan ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya atas Rakyat di Republik ini.

Lahirnya Undang - Undang Desa  ini juga membuka ruang "konsolidasi universal" dengan bidang program lain, dengan kata lain, Undang - Undang Desa memberikan akses yang besar dalam membangun jejaring lintas kementerian dan lembaga negara lainnya, mekanisme saling support antara program dilintas kementerian sangat membuka ruang gerak desa dalam meng-ekspresikan arah tujuan pembangunan yang tepat guna dan kemanfaatan sasaran pembangunan itu sendiri.